sman24kabtangerang.sch.id – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengadopsi rancangan resolusi berjudul “Dukungan untuk Perdamaian Abadi di Ukraina” (Support for Lasting Peace in Ukraine) pada Selasa (24/2/2026). Dokumen ini mendesak perwujudan perdamaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan bagi rakyat Ukraina.
Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 107 negara memberikan dukungan, sementara 12 negara menyatakan menolak, dan 51 negara memilih abstain. Meskipun mayoritas mendukung, hasil voting menunjukkan perpecahan kekuatan besar karena Rusia secara tegas menolak dan Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk abstain.
Resolusi Perdamaian Abadi Ukraina Soroti Poin Utama dan Kondisi Kemanusiaan
Pihak Ukraina mengajukan rancangan ini dengan dukungan sponsor dari 46 negara. Majelis Umum PBB menyoroti dampak perang yang kini meluas ke tingkat regional maupun global. Selain itu, resolusi ini mengungkapkan keprihatinan mendalam atas serangan Rusia yang menyasar warga sipil serta infrastruktur energi penting.
Isi utama resolusi tersebut mencakup:
-
Kedaulatan Wilayah: PBB menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina.
-
Gencatan Senjata: Resolusi menuntut gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat dari pihak Rusia.
-
Pertukaran Tawanan: PBB mendesak pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah serta pertukaran tawanan perang.
-
Pemulangan Sipil: Dokumen ini mewajibkan pemulangan warga sipil, termasuk anak-anak, yang telah dideportasi secara paksa.
Resolusi Perdamaian Abadi Ukraina dan Manuver Diplomatik Amerika Serikat di PBB
Meskipun selama ini mendukung Ukraina, Amerika Serikat justru mengajukan prosedur motion for division atau mosi pemisahan dalam sidang tersebut. Prosedur ini bertujuan memisahkan bagian tertentu dari naskah utama agar Majelis Umum memberikan suara tersendiri pada poin tersebut.
Secara spesifik, AS meminta pemisahan pada klausul tindakan kedua dan paragraf latar belakang. Langkah ini bertujuan melonggarkan tuntutan penarikan pasukan Rusia secara tanpa syarat. AS mengusulkan pendekatan ini guna menciptakan fleksibilitas diplomatik, namun pihak Kyiv menilai hal tersebut justru melemahkan prinsip hukum internasional.
Alasan AS Abstain dan Penolakan Keras Ukraina
Wakil Utusan AS untuk PBB, Tammy Bruce, menjelaskan bahwa bahasa tertentu dalam resolusi berpotensi mengalihkan perhatian dari negosiasi diplomatik yang tengah berjalan. Oleh karena itu, AS memandang teks tersebut dapat menghambat jalur perdamaian berkelanjutan daripada mendukungnya.
Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Mariana Betsa, menentang keras posisi Amerika Serikat tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah AS sangat mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima oleh pihak Ukraina.
Leave a Reply